Enkripsi data aplikasi
Data sensitif yang perlu dienkripsi menggunakan AES-256-GCM. Setiap ciphertext membawa nonce, key ID, dan versi key; AAD dipakai agar konteks data ikut terautentikasi.
Siapa melihat apa, dan siapa tidak
Surat sakit memuat data kesehatan, dan UU PDP memperlakukannya sebagai data pribadi yang bersifat spesifik. Halaman ini menjelaskan batas-batas yang ditegakkan sistem, bukan yang dijanjikan brosur.
Peta keterbukaan data
12 jenis data| Data | Verifikasi publik | Portal korporat | Klinik penerbit |
|---|---|---|---|
| Jenis dan nomor surat | Terlihat | Terlihat | Terlihat |
| Kode unik verifikasi | Terlihat | Tertutup | Terlihat |
| Nama pasien | Tertutup | Terlihat | Terlihat |
| Nama dokter & faskes penerbit | Terlihat | Terlihat | Terlihat |
| Waktu terbit dan status surat | Terlihat | Terlihat | Terlihat |
| Tanggal / lama istirahat | Tertutup | Terlihat | Terlihat |
| Diagnosis & kode ICDTertutup secara bawaan. Hanya terbuka bila klinik mengaktifkannya di kontrak, dan setiap pembukaan tercatat. | Tertutup | Opsional | Terlihat |
| Berkas PDF suratSama seperti diagnosis: opt-in per klien korporat. | Tertutup | Opsional | Terlihat |
| NIK | Tertutup | Tertutup | Terlihat |
| Tanggal lahir | Tertutup | Tertutup | Terlihat |
| Alamat & nomor telepon | Tertutup | Tertutup | Terlihat |
| Catatan pemeriksaan & tanda vital | Tertutup | Tertutup | Terlihat |
“Opsional” berarti tertutup sampai klinik membukanya sendiri di kontrak korporat.
Cara kerjanya
Empat keputusan yang membentuk batas itu
01
Verifikasi membuktikan, bukan membuka
Halaman verifikasi publik menjawab satu hal: surat ini asli atau tidak. Diagnosis, NIK, dan tanggal lahir tidak pernah ikut. Membuktikan keaslian tidak seharusnya menuntut pembukaan isi medis.
02
Kode salah dan surat tak ada dijawab sama
Halaman verifikasi tidak memberi tahu seberapa dekat tebakan seseorang. Tanpa itu, halaman verifikasi berubah jadi alat menebak nomor surat orang lain.
03
Diagnosis ke perusahaan selalu opt-in dan tercatat
HRD melihat lama absen karyawannya, bukan penyakitnya, kecuali klinik membuka izin itu di kontrak. Setiap pembukaan diagnosis masuk audit log dan bisa ditinjau ulang.
04
Yang tidak pernah masuk log
Password, token mentah, dan isi medis tidak pernah dicatat ke log, termasuk query string, karena pencarian pasien bisa memuat NIK.
Teknologi pengamanan
Kriptografi yang dipakai saat ini
Lapisan di bawah ini adalah mekanisme yang sudah digunakan oleh aplikasi, bukan klaim bahwa satu algoritma dapat menggantikan seluruh kontrol keamanan.
Hash dan autentikasi
Password disimpan dengan bcrypt cost 12. OTP, token sesi, serta sidik dokumen tidak disimpan dalam bentuk mentah; SHA-256 digunakan untuk sidik data dan token yang berumur pendek.
QR verifikasi surat
Surat baru mendapat token QR acak 256-bit dari crypto/rand, bukan nomor surat yang mudah ditebak. Verifikasi hanya membuka metadata yang memang ditujukan untuk publik.
eSign untuk surat medis
PERURI Sign
Target integrasi eSign tersertifikasi adalah PERURI Sign, layanan tanda tangan elektronik PERURI yang menggunakan sertifikat elektronik untuk menjaga autentikasi penandatangan, integritas dokumen, kerahasiaan, dan non-repudiation. PERURI menyediakan integrasi melalui API maupun portal signing.
Di aplikasi, status eSign dipisahkan dari tanda tangan visual pada template. Dokumen baru boleh diberi status tersertifikasi setelah proses signing provider dan callback/webhook tervalidasi.
Status integrasi
Saat ini konfigurasi provider signit sudah disiapkan, tetapi adapter API PERURI Sign dan kredensial production belum aktif di environment ini. Sebelum diaktifkan, jangan menyebut surat sebagai TTE tersertifikasi PERURI.
Informasi PERURI Sign dirujuk dari materi resmi PERURI tentang sertifikat digital, integritas, autentikasi, dan non-repudiation. Detail algoritma internal provider mengikuti dokumentasi dan kontrak layanan PERURI yang berlaku saat integrasi.
Kerangka kepatuhan
Regulasi yang kami jadikan acuan
Kontrol keamanan suratmedis disusun dengan memperhatikan aturan berikut. Ini adalah acuan teknis dan operasional, bukan pengganti penilaian hukum atau kewajiban masing-masing klinik sebagai Pengendali Data.
UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
Data kesehatan termasuk data pribadi yang bersifat spesifik. Kontrol akses, pembatasan tujuan, audit trail, dan prosedur insiden disusun dengan kerangka ini.
Baca sumber resmi · JDIHNPermenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
Menjadi acuan penyelenggaraan rekam medis, termasuk prinsip keamanan dan kerahasiaan data serta pengelolaan rekam medis elektronik.
Baca sumber resmi · JDIH KemenkesPP No. 71 Tahun 2019 tentang PSTE
Mengatur penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, termasuk kewajiban penyelenggara menjaga keandalan, keamanan, dan pertanggungjawaban sistem.
Baca sumber resmi · JDIH BPKUU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE
Menjadi bagian dari kerangka hukum informasi elektronik, dokumen elektronik, dan tanda tangan elektronik yang dipakai dalam proses digital.
Baca sumber resmi · JDIH BPKUU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Mendasari kewajiban profesional terkait praktik kedokteran dan kerahasiaan informasi medis yang harus dijaga oleh pihak yang berwenang.
Baca sumber resmi · JDIH BPKKepmenkes HK.01.07/Menkes/1423/2022
Pedoman variabel dan metadata pada penyelenggaraan rekam medis elektronik untuk membantu konsistensi struktur data kesehatan.
Baca sumber resmi · JDIH KemenkesUU PDP
Ya, undang-undangnya relevan
UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi berlaku bagi siapa pun yang memproses data pribadi warga Indonesia, termasuk klinik yang menerbitkan surat keterangan medis. Berikut bagian yang paling menyentuh pekerjaan sehari-hari, beserta pasalnya supaya bisa Anda periksa sendiri.
Data kesehatan termasuk data pribadi spesifik
Pasal 4 ayat (2)UU PDP membedakan data pribadi umum dari data pribadi yang bersifat spesifik, dan data kesehatan masuk kategori kedua. Konsekuensinya bukan sekadar “lebih hati-hati”: pemrosesannya menuntut dasar hukum yang jelas dan pengamanan yang lebih ketat. Halaman verifikasi publik tidak menampilkan diagnosis.
Peran Pengendali dan Prosesor
Pasal 1 angka 4 & 5Klinik yang menentukan tujuan dan cara pemrosesan data pasiennya; kami memproses atas nama klinik untuk layanan klinis. Untuk akun, penagihan, keamanan, dan kewajiban hukum, peran ditetapkan menurut tujuan masing-masing dan harus dijelaskan dalam pemberitahuan serta perjanjian.
Hak subjek data
Pasal 5–13Pasien berhak memperoleh informasi, mengakses, memperbaiki, menghapus, menarik persetujuan, dan menuntut ganti rugi. Permintaan diajukan kepada Pengendali yang relevan. SuratMedis membantu sesuai peran dan fitur yang tersedia. Koreksi dan penghapusan harus mempertahankan rekam medis yang masih wajib disimpan.
Pemberitahuan kebocoran 3×24 jam
Pasal 46Bila terjadi kegagalan pelindungan data pribadi, pemberitahuan tertulis wajib disampaikan kepada subjek data dan lembaga pengawas paling lambat 3×24 jam. Log yang tersedia membantu investigasi, tetapi kelengkapan dan kemampuan menentukan seluruh data terdampak perlu dibuktikan lewat prosedur serta latihan respons insiden.
Kewajiban keamanan pemrosesan
Pasal 35 & 39Pengendali dan Prosesor wajib melindungi data dari akses tidak sah. Di sisi aplikasi, password disimpan sebagai hash bcrypt, token tertentu disimpan sebagai hash, dan pemisahan tenant diterapkan pada query. Enkripsi transport, cadangan, pemantauan, dan pemulihan harus diverifikasi pada lingkungan produksi.
Pejabat Pelindungan Data Pribadi
Pasal 53Penunjukan Pejabat PDP wajib bila kegiatan inti mencakup pemrosesan data pribadi spesifik dalam skala besar. Klinik dan grup klinik perlu menilai sendiri apakah skala pemrosesannya masuk kriteria ini.
Sanksi
Pasal 57Sanksi administratif mencakup denda hingga 2% dari pendapatan tahunan, di samping sanksi pidana pada pelanggaran tertentu. Masa transisi dua tahun sejak undang-undang diundangkan telah berakhir pada Oktober 2024, sehingga kewajibannya berlaku penuh.
Yang tidak bisa kami klaim untuk Anda
Memakai suratmedis.co.id tidak dengan sendirinya membuat klinik Anda patuh UU PDP. Sebagai Pengendali, klinik tetap perlu menetapkan dasar pemrosesan, memberi tahu pasien, menjawab permintaan hak subjek data, dan menilai apakah wajib menunjuk Pejabat PDP. Ringkasan di halaman ini bukan nasihat hukum; konsultasikan dengan penasihat hukum Anda.
Rincian pemrosesan data ada di Kebijakan Privasi. Pertanyaan spesifik bisa dikirim lewat halaman kontak.